Dengar Keluhan Masyarakat, Polda Kalbar Siap Kawal Distribusi BBM Subsidi untuk Nelayan
PONTIANAK, POLDA KALBAR – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran bagi para nelayan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis bertema “Pangkas Birokrasi Penyaluran BBM Subsidi Menuju Perkampungan Nelayan Mandiri dan Sejahtera” yang berlangsung di Pelabuhan TPI Kalbar, (Selasa, 21/04).
Hadir mewakili Kapolda Kalbar, Direktur Polairud Polda Kalbar Kombes Pol Agusman, S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan program Presiden RI, Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah menyejahterakan nelayan melalui pengembangan perkampungan nelayan yang mandiri serta menjaga kelestarian laut sebagai masa depan bangsa.
Dalam forum tersebut, Agus menekankan pentingnya memangkas birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit. Selain mencari solusi kebijakan pelayanan publik, pertemuan ini juga menjadi sarana sosialisasi transparan mengenai klasifikasi nelayan, yang terbagi menjadi kelompok pengusaha nelayan dan nelayan tradisional.
Guna memastikan aspirasi masyarakat terserap dengan baik, ia menyatakan akan segera mengambil langkah responsif terhadap setiap kendala yang dihadapi di lapangan.
“Saya sangat bersyukur sekali karena dapat mendengar langsung permasalahan dari masyarakat ke depannya saya akan membentuk posko command Center di Ditpolairud Polda Kalbar yang berkolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat nelayan,” ungkap perwira menengah tersebut.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam pengawasan subsidi. Bambang mengimbau agar para nelayan tidak ragu melaporkan jika terjadi kendala dalam memperoleh hak mereka.
“Jika ada keluhan seperti tidak mendapat BBM, segera laporkan ke petugas kami. Kami akan respon dan kawal supaya masyarakat mendapat BBM. Rencananya, pada bulan Mei mendatang program ini akan resmi diluncurkan. Ini adalah bentuk empati dan kontribusi kami untuk masyarakat nelayan,” pungkasnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan krusial nelayan yang juga menjadi isu nasional, sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi penggerak ekonomi sektor kelautan di Kalimantan Barat.
